Kolagen Halal: Titik Kritis pada Pangan dan Kosmetik

Kolagen pada Pangan dan Kosmetik: Titik Kritis Halal

Kolagen makin sering muncul di label produk pangan fungsional, suplemen kecantikan, sampai kosmetik perawatan kulit. Popularitasnya melesat, tapi dari sisi kehalalan, kolagen termasuk bahan yang perlu diperlakukan hati-hati. Sumbernya bisa dari hewan, ikan, atau hasil sintesis, dan tiap sumber punya risiko kehalalan yang berbeda. Bagi pelaku usaha menengah dan besar yang produknya mengandung kolagen, memahami di mana letak titik kritis kolagen halal ini adalah langkah awal sebelum produk diajukan untuk pemeriksaan. Artikel ini membahas sumber kolagen, titik kritisnya pada pangan dan kosmetik, serta apa yang perlu disiapkan tim QA sebelum masuk jalur pemeriksaan reguler.

Apa Itu Kolagen dan Kenapa Jadi Perhatian Kehalalan

Kolagen adalah protein struktural yang banyak ditemukan pada jaringan ikat, kulit, dan tulang hewan atau ikan. Dalam industri pangan, kolagen dipakai sebagai bahan pengental, penstabil tekstur, atau komponen suplemen kecantikan yang diklaim menjaga elastisitas kulit dari dalam. Dalam industri kosmetik, kolagen dipakai pada serum, krim anti-penuaan, dan produk perawatan kulit lain karena diyakini membantu memperbaiki tampilan kulit.

Masalahnya, kolagen pada dasarnya adalah bahan turunan hewani. Salah satu titik kritis halal yang paling umum adalah bahan turunan hewani yang tidak jelas sumbernya, dan kolagen persis masuk kategori ini. Tanpa penelusuran yang jelas soal jenis hewan asal, cara penyembelihan, dan proses ekstraksinya, status kehalalan kolagen sulit dipastikan hanya dari nama bahan yang tertulis di label.

Tiga Sumber Utama Kolagen dan Perbedaan Risikonya

Secara umum, kolagen yang beredar di pasar berasal dari tiga jenis sumber, dan masing-masing membawa titik kritis yang berbeda saat diperiksa.

Sumber Kolagen Contoh Bahan Baku Titik Kritis Utama
Hewani (mamalia) Kulit dan tulang sapi atau babi Jenis hewan asal dan status sembelihan perlu ditelusuri; risiko tinggi bila sumbernya tidak dinyatakan jelas
Ikan (marine collagen) Kulit dan sisik ikan Risiko lebih rendah dari sisi kehalalan bahan itu sendiri, tapi proses dan fasilitas produksi tetap perlu diperiksa
Sintetis / bioteknologi Hasil rekayasa mikroba atau fermentasi Perlu penelusuran media pertumbuhan dan bahan penolong yang dipakai selama proses produksi

Perbedaan sumber ini bukan berarti kolagen dari ikan otomatis lebih aman tanpa pemeriksaan. Sekecil apa pun risikonya, LPH tetap perlu memeriksa bahan, proses, dan fasilitas produksinya secara menyeluruh sebelum status kehalalannya dapat dipastikan lewat sidang fatwa MUI dan penerbitan sertifikat oleh BPJPH.

Kolagen dan Gelatin: Dua Bahan yang Sering Tertukar

Kolagen dan gelatin sering dianggap bahan yang sama, padahal gelatin adalah hasil hidrolisis atau pemecahan struktur kolagen melalui proses pemanasan dan perlakuan asam atau basa. Karena akar bahannya sama, titik kritis kehalalan keduanya pun mirip: sumber hewan, proses ekstraksi, dan kemungkinan kontaminasi dengan bahan non-halal selama pengolahan. Anda bisa membaca pembahasan lebih rinci soal ini pada artikel Gelatin: Sumber, Risiko Kehalalan, dan Alternatif Nabatinya, yang juga relevan bila produk Anda memakai kombinasi kolagen dan gelatin sekaligus.

Titik Kritis Kolagen dalam Produk Pangan

Pada produk pangan, kolagen banyak dipakai dalam minuman kesehatan, suplemen serbuk atau kapsul, permen jeli, dan produk fungsional lain yang menyasar konsumen peduli kecantikan. Beberapa titik kritis yang perlu diwaspadai tim produksi dan QA antara lain:

  • Sumber bahan baku kolagen yang tidak dilengkapi dokumen jelas soal jenis hewan asal dan status sembelihannya.
  • Bahan penolong yang dipakai selama proses ekstraksi atau pemurnian kolagen, meski bahan ini tidak selalu muncul di label kemasan akhir.
  • Kontaminasi silang bila fasilitas produksi yang sama juga mengolah bahan non-halal, misalnya lini produksi bersama dengan produk berbasis babi.
  • Perubahan pemasok bahan baku kolagen tanpa pelaporan, yang berpotensi mengubah status kehalalan produk yang sebelumnya sudah diperiksa.

Karena kompleksitas titik kritis ini, produk pangan berbasis kolagen umumnya termasuk kategori yang memerlukan pemeriksaan mendalam, bukan sekadar deklarasi mandiri dari pelaku usaha.

Titik Kritis Kolagen dalam Produk Kosmetik

Pada kosmetik, kolagen umumnya hadir dalam bentuk ekstrak atau hidrolisat yang dicampur ke dalam formulasi serum, krim, atau masker. Titik kritisnya tidak jauh berbeda dari pangan, hanya saja kompleksitas formulasi kosmetik menambah lapisan risiko baru karena biasanya melibatkan lebih banyak bahan penolong seperti emulsifier, pengawet, dan pewangi yang juga bisa berasal dari turunan hewani.

Perlu dicatat, kewajiban bersertifikat halal diberlakukan bertahap per kelompok produk. Kelompok makanan dan minuman didahulukan, sementara kelompok lain seperti kosmetik menyusul pada tahap berikutnya, dan jadwal penahapannya beberapa kali disesuaikan pemerintah. Untuk memahami perubahan ketentuan ini secara lebih menyeluruh, Anda bisa membaca PP 42/2024: Perubahan Aturan Sertifikasi Halal yang Perlu Diketahui. Untuk kepastian tahap mana yang berlaku bagi kategori produk kosmetik Anda saat ini, periksa langsung pengumuman resmi BPJPH atau SIHALAL.

Kenapa Produk Berbasis Kolagen Umumnya Wajib Lewat Jalur Reguler

Jalur self declare hanya terbuka untuk usaha mikro dan kecil dengan produk berisiko rendah, bahan yang sudah jelas kehalalannya, dan proses produksi sederhana. Produk berbasis kolagen, karena mengandung bahan turunan hewani yang butuh penelusuran sumber dan proses, umumnya tidak memenuhi kriteria tersebut. Artinya, produk kolagen halal biasanya wajib diajukan lewat jalur pemeriksaan oleh LPH, bukan jalur pernyataan mandiri.

Bila Anda ingin memastikan apakah produk Anda memenuhi kriteria self declare atau justru wajib lewat jalur reguler, artikel Produk yang Tidak Boleh Lewat Self-Declare Meski Usaha Mikro bisa membantu Anda memetakan posisi produk sebelum mengajukan pemeriksaan.

Bahan Penolong dan Kontaminasi Silang: Dua Hal yang Sering Terlewat

Dua hal ini paling sering luput dari perhatian pelaku usaha yang baru pertama kali menyiapkan produk berbasis kolagen untuk pemeriksaan.

  • Bahan penolong adalah bahan yang membantu proses produksi tetapi tidak menjadi bagian produk akhir. Meski tidak tercantum pada label kemasan, bahan penolong tetap dinilai dalam pemeriksaan LPH karena berpotensi bersentuhan langsung dengan bahan atau produk.
  • Kontaminasi silang terjadi ketika fasilitas produksi dipakai bersama untuk produk yang mengandung bahan non-halal, misalnya lini pengolahan atau alat yang tidak dibersihkan secara memadai antar batch produksi.

Karena itu, dokumentasi soal jalur produksi, pembersihan alat, dan pemisahan lini menjadi bagian penting yang akan ditelusuri saat pemeriksaan berlangsung, bukan hanya daftar bahan baku semata.

Menyiapkan Dokumen Sebelum Produk Masuk Pemeriksaan

Sebelum mengajukan pemeriksaan, ada beberapa hal yang idealnya sudah disiapkan tim QA atau manajemen halal internal perusahaan:

  • Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat legalitas usaha.
  • Dokumen telusur bahan baku kolagen, termasuk asal hewan atau ikan, pemasok, dan bila relevan, dokumen terkait status sembelihannya.
  • Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang mencakup kebijakan halal, tim manajemen halal, prosedur tertulis, pelatihan karyawan, dan audit internal berkala.
  • Penyelia Halal, yaitu orang yang ditunjuk internal perusahaan untuk mengawasi proses produk halal sehari-hari — berbeda dari pendamping PPH yang mendampingi jalur self declare.
  • Pengajuan dokumen dilakukan lewat SIHALAL, sistem daring milik BPJPH. Bila Anda belum familiar dengan sistem ini, artikel Cara Membuat Akun SIHALAL dan Kesalahan yang Sering Terjadi bisa jadi panduan awal.

Kesiapan dokumen ini akan sangat membantu proses pemeriksaan berjalan lebih lancar, meski lamanya proses tetap bergantung pada kelengkapan dokumen dan kompleksitas produk masing-masing perusahaan.

Menjaga Status Halal Setelah Sertifikat Terbit

Satu hal yang perlu diingat, sertifikat halal berlaku selama produk, bahan, dan prosesnya tidak berubah. Jika suatu saat perusahaan mengganti pemasok kolagen, mengubah formulasi, atau memindahkan lini produksi, ada kewajiban pelaporan perubahan tersebut. Ini penting terutama untuk bahan seperti kolagen yang risikonya melekat pada sumber bahan baku, bukan sekadar nama bahan di label.

Bagi pelaku usaha menengah dan besar, menjaga konsistensi ini bukan hanya soal kepatuhan, tapi juga soal menjaga kepercayaan konsumen terhadap klaim halal yang tercantum di kemasan produk pangan maupun kosmetik.

Jika produk Anda mengandung kolagen dan termasuk kategori yang wajib lewat jalur pemeriksaan reguler, ada baiknya menelusuri lebih lanjut layanan pemeriksaan yang tersedia. Anda bisa mulai dengan mengunjungi halaman layanan pemeriksaan halal untuk memahami tahapan pemeriksaan yang relevan dengan profil produk Anda.

Share this :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *