Anda mungkin pernah mendengar kabar seperti “sertifikat halal bisa dibeli” atau “produk tanpa label halal pasti haram”. Sayangnya, banyak mitos sertifikasi halal seperti ini masih dipercaya dan justru bisa membuat Anda salah menilai produk yang beredar di pasaran. Padahal, memahami fakta sebenarnya penting agar Anda bisa berbelanja dengan lebih tenang dan tidak mudah tertipu informasi yang keliru.
Artikel ini akan mengupas satu per satu mitos yang paling sering beredar, lalu meluruskannya berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan begitu, Anda punya bekal yang lebih kuat sebagai konsumen Muslim saat memilih produk sehari-hari.
Kenapa Mitos Sertifikasi Halal Mudah Beredar?
Sertifikasi halal melibatkan banyak pihak dan proses yang mungkin terasa asing bagi orang awam. Ketika informasi tidak lengkap, celah itu mudah diisi oleh kabar yang belum tentu benar, apalagi jika disebarkan lewat pesan berantai atau media sosial tanpa sumber yang jelas.
Selain itu, istilah-istilah dalam ekosistem jaminan produk halal cukup banyak: ada BPJPH, MUI, LPH, hingga jalur self declare. Kebingungan soal siapa melakukan apa sering kali menjadi akar dari mitos yang beredar. Mari kita bedah satu per satu.
Mitos 1: Sertifikat Halal Bisa “Dibeli” Tanpa Pemeriksaan
Ini salah satu mitos sertifikasi halal yang paling meresahkan. Faktanya, penerbitan sertifikat halal mengikuti alur yang jelas dan berjenjang, bukan sekadar transaksi bayar-jadi.
Pada jalur reguler, urutannya berjalan seperti ini:
- Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui BPJPH.
- Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) memeriksa bahan, proses produksi, dan fasilitas yang digunakan.
- MUI menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa.
- BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan hasil pemeriksaan dan penetapan fatwa tersebut.
Artinya, ada pemeriksaan teknis oleh LPH dan penetapan fatwa oleh MUI sebelum sertifikat terbit. Tidak ada jalan pintas yang melewati tahapan ini pada jalur reguler.
Mitos 2: Produk Tanpa Label Halal Otomatis Berarti Haram
Anggapan ini juga sering membuat konsumen resah secara berlebihan. Padahal, tidak adanya label halal pada kemasan tidak otomatis berarti produk tersebut haram.
Ada beberapa kemungkinan penjelasan yang lebih tepat:
- Produk memang belum mengajukan sertifikasi, sehingga statusnya belum bisa dipastikan halal maupun tidak.
- Produk berasal dari kelompok yang penahapan kewajiban sertifikasinya belum berlaku, karena kewajiban bersertifikat halal diberlakukan secara bertahap per kelompok produk, dengan makanan dan minuman didahulukan.
- Produk memang tidak halal, dan dalam kondisi ini pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal secara jelas pada kemasannya.
Karena penahapan ini dari waktu ke waktu bisa disesuaikan pemerintah, sebaiknya Anda selalu memeriksa pengumuman resmi BPJPH untuk mengetahui kelompok produk mana yang sudah wajib bersertifikat. Kebiasaan ini juga berguna saat Anda membaca komposisi produk dan mengenali bahan yang perlu diwaspadai sebelum membeli.
Mitos 3: Sertifikasi Halal Hanya Berlaku untuk Makanan
Banyak yang mengira sertifikasi halal hanya berurusan dengan makanan dan minuman. Padahal cakupannya lebih luas dari itu.
Kelompok produk yang termasuk dalam kewajiban bersertifikat halal antara lain obat, kosmetik, dan barang gunaan lainnya, meski penerapannya menyusul setelah kelompok makanan dan minuman sesuai tahapan yang berlaku. Bahkan produk seperti pupuk dan pakan ternak juga masuk dalam ranah sertifikasi halal karena berkaitan dengan rantai produksi pangan. Anda bisa membaca lebih lanjut soal ini di artikel Sertifikasi Halal Pupuk dan Pakan Ternak.
Mitos 4: Sekali Bersertifikat Halal, Selamanya Halal
Mitos ini cukup berbahaya karena membuat konsumen lengah. Faktanya, sertifikat halal berlaku selama produk, bahan, dan proses produksinya tidak berubah.
Begitu ada perubahan pada komposisi bahan atau proses produksi, pelaku usaha wajib melaporkannya dan memperbarui sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, status halal sebuah produk sebaiknya tetap dicek secara berkala, bukan diasumsikan tetap sama selamanya hanya karena pernah bersertifikat di masa lalu.
Sebagai bagian dari menjaga konsistensi ini, perusahaan juga diwajibkan menjalankan kaji ulang manajemen halal secara berkala. Anda bisa mempelajari lebih jauh lewat artikel Kaji Ulang Manajemen Halal: Agenda dan Buktinya.
Mitos 5: Semua Usaha Bisa Sertifikasi Sendiri Tanpa Pemeriksaan Pihak Lain
Sebagian orang mengira semua pelaku usaha bisa langsung menyatakan produknya halal tanpa keterlibatan pihak lain. Ini hanya benar untuk kondisi tertentu, bukan berlaku umum.
Jalur pernyataan pelaku usaha atau self declare memang tersedia, tetapi hanya untuk usaha mikro dan kecil dengan produk berisiko rendah, bahan yang sudah jelas kehalalannya, dan proses produksi yang sederhana. Jalur ini pun wajib didampingi oleh Pendamping PPH (P3H), bukan berjalan sendirian tanpa pendampingan.
Di luar kriteria tersebut, termasuk produk dengan bahan hewani atau sembelihan, bahan berisiko, proses yang kompleks, atau produk yang memerlukan uji laboratorium, pelaku usaha wajib menempuh jalur reguler dengan pemeriksaan oleh LPH. Tabel berikut merangkum perbedaannya:
| Aspek | Self Declare | Jalur Reguler |
|---|---|---|
| Siapa yang memeriksa | Pernyataan pelaku usaha, didampingi Pendamping PPH | Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) |
| Jenis usaha | Usaha mikro dan kecil | Usaha di luar kriteria self declare |
| Kompleksitas produk | Berisiko rendah, bahan sudah jelas halal | Bahan hewani/berisiko, proses kompleks, perlu uji lab |
| Penetapan fatwa | Tidak melalui sidang fatwa MUI | Melalui sidang fatwa MUI |
Mitos 6: Penyelia Halal dan Pendamping PPH Itu Sama
Dua istilah ini memang mirip, tetapi perannya berbeda dan sering tertukar. Penyelia Halal adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan itu sendiri untuk mengawasi proses produk halal secara internal.
Sementara itu, Pendamping PPH (P3H) berasal dari luar perusahaan dan bertugas mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil yang menempuh jalur self declare. Jadi, satu berada di dalam perusahaan, satu lagi mendampingi dari luar. Keduanya sama-sama penting, tetapi tidak bisa saling menggantikan.
Mitos 7: Produk Impor Otomatis Sudah Terjamin Halal
Banyak konsumen menganggap produk dari luar negeri, apalagi dari negara mayoritas Muslim, pasti sudah pasti halal begitu sampai di rak toko Indonesia. Anggapan ini keliru dan berpotensi membuat Anda kurang waspada.
Status halal produk perlu tetap dipastikan melalui jalur resmi yang berlaku di Indonesia, bukan hanya berdasarkan asumsi negara asal. Jika Anda ingin tahu lebih detail cara memeriksanya, silakan baca Produk Impor di Rak Toko: Cara Memastikan Statusnya. Kebiasaan mengecek ini juga berlaku saat Anda berbelanja di platform daring, seperti dibahas dalam artikel Belanja Online Aman: Cara Cek Kehalalan Produk Marketplace.
Mitos 8: Bahan yang Tidak Tercantum di Label Tidak Perlu Dipedulikan
Sebagian konsumen berpikir yang perlu diperhatikan hanya bahan-bahan yang tertulis jelas di kemasan. Padahal ada yang disebut bahan penolong, yaitu bahan yang membantu proses produksi tetapi tidak menjadi bagian dari produk akhir, sehingga kadang tidak muncul di label.
Meski tidak tercantum, bahan penolong tetap dinilai dalam pemeriksaan kehalalan karena berpotensi menjadi titik kritis halal. Contoh titik kritis lain yang perlu diwaspadai adalah bahan turunan hewani yang sumbernya tidak jelas, kandungan alkohol atau etanol, serta risiko kontaminasi silang dengan bahan non-halal selama proses produksi.
Bagaimana Jika Anda Curiga pada Klaim Halal Sebuah Produk?
Jika Anda menemukan produk yang mengklaim halal tetapi terasa janggal, misalnya tanpa sertifikat resmi namun mencantumkan label halal sembarangan, jangan didiamkan begitu saja. Ada jalur resmi yang bisa Anda tempuh untuk melaporkannya.
Langkah-langkah dan kanal pelaporannya dijelaskan lengkap dalam artikel Cara Melaporkan Produk dengan Klaim Halal Palsu. Dengan melaporkan, Anda turut menjaga agar sistem jaminan produk halal berjalan sebagaimana mestinya, sekaligus melindungi konsumen lain.
Jangan Mudah Percaya, Biasakan Verifikasi Langsung
Meluruskan mitos sertifikasi halal bukan sekadar soal menambah pengetahuan, tetapi juga soal melindungi diri Anda sebagai konsumen. Ketimbang mengandalkan kabar yang belum tentu benar, kebiasaan paling sederhana namun efektif adalah memeriksa langsung status halal sebuah produk lewat kanal resmi BPJPH, misalnya melalui sistem SIHALAL, sebelum memutuskan membeli.
Biasakan langkah kecil ini setiap kali Anda ragu terhadap status halal suatu produk. Jangan lupa juga untuk terus menambah wawasan dengan membaca artikel-artikel lain di situs ini, agar Anda semakin terbiasa mengenali informasi yang benar seputar jaminan produk halal.
